Ketahui, Inilah Perlindungan Hukum Untuk Debitur Aplikasi Pinjaman Online

Pada dasarnya sebuah proses  meminjam merupakan perbuatan perdata yang mana didalamnya ada sebuah kesepakatan ataupun perjanjian. Para kedua belah pihak apabila ada salah satu pihak yang tidak mampu untuk menjalankan perjanjian tersebut maka akan ada mekanisme yang bisa ditempuh. Apakah nantinya akan melalui penyelesaian secara non litigasi (luar Pengadilan) atau dengan penyelesaian secara litigasi (pengadilan).

Namun untuk ini beda halnya ketika seorang debitur telah mengalami ancaman  secara vebal, psikis sampai pelecehan seksual yang dilakukan oleh para debt Collector. Maka untuk permasalahan ini sudah masuk ke ranah pidana dengan debt Collecor sebagai pihak yang Terlapor atau berpotensi tersangka dan debitur sebagai seorang Pelapor atau orang yang dirugikan.

Apabila ada seorang debitur yang telah melakukan pinjaman online dan merasa terintimidasi oleh debt collector sekalipun intimidasinya lewat panggilan Telpon, media sosial WA, IG, ataupun Facebook. Maka debitur janganlah pernah ragu untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan tersebut ke pihak kepolisian sebagai permuatan Pidana. 

 

Secara garis besar sebuah perlindungan hukum terhadap seorang debitur kredit online bisa dilakukan apabila debitur tersebut merasa terancam oleh kedatangan Debtcollector yang seringkali mengintimidasinya. Untuk hal ini asalkan pihak debitur berani untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian tapi ketika debitur tersebut melaporkan kepihak kepolisian bukan berarti masalah utang piutang telah selesai.

Hal tersebut tetap akan masih berlanjut karena hal ini merupakan sebuah ranah perdata. Selain melaporkan kepihak Kepolisian maka alangkah baiknya kalau para debitur pinjam uang ini juga meminta pendampingan hukum pada para Lawyer atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Harus bisa diakui bahwa peminjaman online yang ada untuk saat ini lebih banyak bisa mendatangkan nestapa pada pihak debitur. Oleh karena itulah pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang telah ” memprakarsai” peminjaman Online ini harus segera turun tangan.

Pihak OJK harus bisa segera menindak para penyedia aplikasi pinjaman online atau Fintech Lending yang telah memperlakukan para debitur diluar dari perjanjian yang disepakati. Disamping itu OJK juga harus membuat sebuah regulasi terkait dengan batasan bunga yang wajar yang harus bisa diikuti oleh semua Fintech secara serentak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close